Dalam rangka percepatan pembangunan di tingkat desa atau nagari, Komisi I  DPRD Provinsi Sumatera Barat terus berupaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemerintahan terendah di Nagari dan Desa.

Selasa kemarin (28/2), komisi yang membidangi masalah pemerintahan ini melakukan kunjungan kerja ke Kecamatan Bukit Sundi, Kabupaten Solok. Dari hasil tinjauan, secara umum realisasi Anggaran Dana Desa (ADD) cukup tinggi.

"Realisasi anggaran yang bersumber dari ADD di kecamatan ini cukup tinggi. Dari lima nagari yang ada, rata-rata mencapai di atas 90 persen, bahkan ada yang sampai 99 persen," kata Ketua Komisi I DPRD Provinsi Sumatera Barat, Achiar Datuak Bagindo Mole.

Meski demikian, Komisi I juga menemukan permasalahan terkait ketersediaan tenaga pendamping berlatar belakang teknik sipil. Kondisi ini ditemukan hampir merata di seluruh daerah di Sumatera Barat.

"Kekurangan tenaga pendamping dari teknik sipil juga terjadi di nagari-nagari di Kecamatan Bukit Sundi," ujarnya.

Persoalan lainnya adalah terkait persentase penggunaan dana 70 persen untuk kegiatan fisik dan 30 persen untuk pemberdayaan. Dengan kondisi tersebut, Komisi I melihat, target penggunaan dana desa untuk kesejahteraan masyarakat belum optimal.

"Target pemanfaatan dana desa ini pada intinya adalah untuk kesejahteraan masyarakat. Dari komposisi pemanfaatan dana, kami melihat capaian ini belum optimal," katanya

Hal lain yang menjadi perhatian Komisi I adalah mengenai intensif Walinagari. Intensif yang dialokasikan dinilai sangat kecil, tidak sebanding dengan beban tugas walinagari.

"Kondisi ini juga terjadi di nagari atau desa lainnya di Sumatera Barat, dimana intensif walinagari masih kecil dan kami rasa tidak sebanding dengan beban tugas walinagari yang harus siap 24 jam melayani masyarakat," katanya.

Lanjutnya, persoalan yang ditemukan di lapangan ini akan menjadikan acuan sebagai bahan kajian untuk dibicarakan di DPRD secara kelembagaan. Apa yang menjadi kekurangan dan kelemahan dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari akan dicarikan jalan keluar.

Dia berharap, ke depan, penyelenggaraan pemerintahan nagari tidak menemui lagi kendala dan kesulitan sehingga percepatan pembangunan daerah berbasis nagari bisa terwujud.

Dalam kunjungan kerja tersebut, ikut dalam rombongan Komisi I bersama Ketua Komisi yaitu Wakil Ketua Komisi I Sabrana dan anggota Komisi antara lain Aristo Munandar, Mochlasin dan Rahayu Purwanti.